Membaca berita tentang pemerataan nasional akhir-akhir ini sepertinya sangat menarik ya guys? Melihat ketimpangan ekonomi di Indonesia saat ini sangat berbeda jauh, sepertinya pemerintah perlu membuat upaya lebih untuk mempercepat laju pemerataan ekonomi nasional.

Lalu, apa saja sih komitmen pemerintah untuk mempercepat laju pemerataan ekonomi? Melihat ketimpangan ekonomi yang mulai menurun dari tahun 2015, apakah Cuma sementara? Ataukah ada upaya lanjutan pada tahun-tahun mendatang?

Sementara itu apa saja sih program dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mempercepat laju penurunan ketimpangan ini? Sepertinya, kita sebagai masyarakat juga harus tahu tentang program-program dari pemerintah kita, supaya pengetahuan kita tentang kemajuan negara kita ini lebih banyak lagi.

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bappenas, Bambang PS Brodjonegoro, “ Pemerintah akan mempercepat laju penurunan ketimpangan. Hal ini antara lain dilakukan dengan cara menjalankan program- program yang fokus pada 40 persen penduduk termiskin”.

Penurunan ketimpangan yang terjadi pada 2016, menurut Bambang, lebih banyak karena faktor perbaikan kelompok 40 persen penduduk kelas menengah. Jika 40 persen penduduk dengan perekonomian terendah berhasil diangkat, ketimpangan akan berkurang.

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan bantuan spesifik untuk 40 persen penduduk termiskin sebesar Rp 124,5 triliun. Bantuan itu diwujudkan dalam enam program. 

Program pertama adalah beras untuk rakyat miskin senilai Rp 22 triliun untuk 15,5 juta rumah tangga sasaran. Kedua, program Jaminan Kesehatan Nasional sebesar Rp 21 triliun untuk 94,4 juta jiwa. Ketiga, bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar senilai Rp 8 triliun untuk 19,7 juta siswa. Keempat, Program Keluarga Harapan senilai Rp 11 triliun untuk 6 juta rumah tangga sasaran.

Adapun program kelima adalah subsidi listrik Rp 40,5 triliun untuk sekitar 23 juta rumah tangga sasaran dan keenam berupa subsidi elpiji 3 kilogram senilai Rp 22 triliun untuk sekitar 28 juta rumah tangga sasaran.

Tahun depan, anggaran untuk enam program itu direncanakan meningkat. Alokasinya menjadi Rp 160 triliun-Rp 200 triliun. Saat ini, proses penganggarannya sedang berjalan di tingkat eksekutif. 

Upaya lainnya, kata Bambang, adalah memperkuat pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama petani dan nelayan. Hal ini antara lain dilakukan dengan penguatan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

KUR adalah kredit yang diberikan perbankan khusus bagi UMKM dan koperasi yang memiliki prospek bisnis baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan kredit. Namun, dianggap tidak layak dalam ukuran konvensional perbankan. 

KUR diharapkan dapat diakses oleh usaha produktif, seperti pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, serta jasa keuangan simpan-pinjam. Namun, saat ini sektor produktif tersebut masih kesulitan mengakses KUR. Hal ini tecermin dari penyaluran KUR ke sektor produktif yang selalu tidak lebih dari 22 persen dari total KUR. 

Pada 2016, realisasi penyaluran KUR Rp 94,4 triliun dari plafon Rp 100 triliun. Sementara tingkat kredit macetnya 0,37 persen. Sekitar 66 persen KUR mengalir ke sektor perdagangan dan 22 persen ke sektor produktif, yakni pertanian, perikanan, dan industri. Sisanya disalurkan ke sektor jasa.

Untuk itu, pemerintah menargetkan 40 persen penyaluran KUR tahun ini harus ke sektor produktif. Total target penyalurannya adalah Rp 110 triliun.

Bambang menegaskan, komitmen pemerintah untuk mempercepat laju penurunan ketimpangan telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah 2018. Dokumen yang akan menjadi panduan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 tersebut mengusung tema “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”.

“Penyeimbangan pembangunan antar daerah juga menjadi perhatian serius pemerintah. Saya percaya, kalau kesenjangan antar daerah bisa diperkecil, hal itu bisa membantu menurunkan ketimpangan antar kelompok pendapatan,” kata Bambang.

Di luar APBN, kata Bambang, pemerintah akan mendorong kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM. “Kelemahan kita, tak banyak pengusaha UMKM yang bisa naik kelas. Kita ingin mempercepat kenaikan kelas UMKM. Yang bisa menaikkan kelas mereka adalah pengusaha besar. Kami akan minta pengusaha besar memberi perhatian kepada pengusaha UMKM dengan melibatkan mereka ke dalam rantai pasok,” kata Bambang.

Source : Kompas.com