Rencana pengelolaan dana haji untuk proyek infrastruktur di Tanah Air mulai menemukan titik cerah pada pengunjung akhir tahun ini. Badan pengelola keuangan Haji, lembaga pengelola dana biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang mencapai Rp. 95,5 triliun dan dana abadi umat (DAU) senilai Rp. 3 triliun tengah menyusun profil investasi dan resiko sebagai peta jalan investasi dana haji dalam proyek infrastruktur, yang mulai bisa dieksekusi pada tahun depan.

Hal tersebut dilakukan sembari menunggu terbitnya sejumlah regulasi seperti peraturan presiden dan peraturan pemerintah yang menjadi payung hukum tata kelola lembaga tersebut. Sekaligus menunggu pengalihan dana kelola haji dari kementerian Agama kepada BPKH yang baru dapat dilakukan setelah kedua beleid tersebut terbit.

Berikan kami top 5 list proyek infrastruktur yang 100% operasional. Kami punya uang, tetapi tidak bisa digunakan kalau tidak sesuai dengan mandat BPKH. Hal itu disampaikan kepada para pemegang proyek infrastruktur yang hadir dalam kesepakatan tersebut, antara lain CEO Pembiayaan Investasi non Anggaran pemerintah (PINA) Ekoputro Adijayanto, dan Direktur Keuangan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Donny Arsal.

Anggito menyampaikan bahwa investasi dana haji dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, keamanan, dan berdasarkan nilai manfaat dan azas syariah. Meskipun pengelolaannya jangka panjang. Pihaknya mengaku setiap tahunnya harus menghasilkan keuntungan tetap atau fixed income.

Saat ini, sekitar Rp. 65 triliun dana BPIH tersimpan dalam bentuk deposito, sedangkan Rp. 30,5 triliun sisannya diinvestasikan dalam surat berharga syariah negara (SBSN). Anggito menyebutkan tengah menggodok sejumlah opsi investasi baru. Mulai dari perencanaan pembangunan sarana dan prasarana seperti hotel di Arab Saudi dengan menggandeng kontraktor nasional, investasi melalui instrumen syariah, hingga investasi langsung melalui ekuitas badan usaha infrastruktur.

Menanggapi hal tersebut, Donny Arsal menilai arah investasi konvensional yang bersifat fixed income tahunan kurang cocok untuk proyek infrastruktur yang pasalnya, proyek seperti jalan tol masih memiliki beban pengembalian pinjaman perbankan pada awal masa operasi.

Yang perlu di dobrak adalah arahan investasi yang menyesuaikan dengan kebutuhan investasi. Harus menentukan, game-nya fixed income atau equity. Pihaknya mengaku tengah mendorong pengelola dana jangka panjang seperti BPKH, BPJS Ketenagakerjaan, dan Taspen untuk mengubah arahan investasi mereka dari bersifat tahunan menjadi tahun jamak.

Pasalnya bila pengelola dana jangka panjang tak dapat mengubah arah investasinya, peluang tersebut akan diisi oleh investor lain asing. Instrumen investasi seperti deposito dan sukuk memang menjanjikan imbal hasil yang tetap dan pasti setiap tahunnya.

Sementara itu, CEO PINA Ekosaputro Adijayanto memetakan sejumlah proyek infrastruktur yang sesuai dengan karakteristik investasi dana haji, seperti pembangkit listrik yang telah memiliki kontrak jual beli, bandar udara operasional dengan skema limited consession scheme, dan jalan tol melalui sekuritisasi. 

Dia menambahkan, kombinasi proyek infrastruktur yang ditawarkan akan menyesuaikan dengan peta jalan yang tengah dirancang oleh BPKH. Indonesia dapat belajar pada Lembaga Tabung Haji Malaysia (LTHM) yang telah berdiri sejak 1963, yang menjadi acuan internasional untuk praktik terbaik pengelolaan dana haji di dunia.

Berdasarkan laporan tahunan LTHM 2016, alokasi asetnya tersebar 46% di pasar modal, 23% fixed income, 20% instrumen keuangan lainnya, dan 11% properti. Dengan profil investasi yang cukup agresif, total aset LTHM per 2016 berkisar Rp. 210 triliun, dengan rata-rata keuntungan bersih mencapai Rp. 9 Triliun dalam 5 tahun terakhir, dan pertumbuhan aset rata-rata 11% per tahun.

Dengan demikian, besaran keringanan yang diberikan dari LTHM yang wajib dibayarkan jamaah haji sebesar 47%. Pertanyaannya, mampukan BPKH menduplikasi kesuksesan yang diraih LTHM? Tentu masih membutuhkan perjalanan yang cukup panjang untuk membuktikannya.

Namun paling tidak, langkah pertama telah diambil. Langkah awal yang menjadi ancang-ancang BPKH untuk siap berlari mengejar ketertinggalan, mulai tahun depan. Jadi, bagaimana menurutmu?

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan pembangunan infrastruktur dan ekonomi kembali menjadi prioritas pembangunan pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017 dengan perkiraan anggaran non operasional sekitar Rp700 triliun. 

Prioritas pembangunan infrastruktur dan ekonomi bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, menekan angka kemiskinan, dan menurunkan kesenjangan antar wilayah. 

Guna mengurangi kesenjangan antar wilayah, pembangunan infrastruktur tahun depan juga akan diprioritaskan di luar Pulau Jawa. Selain itu, tahun depan pemerintah juga kembali melaksanakan berbagai program sosial dalam rangka mengurangi kemiskinan.

Mungkin, anggaran pembangunan atau anggaran non operasional itu sekitar Rp700-an triliun. Kondisi perekonomian tahun 2017 tidak akan jauh berbeda dengan tahun ini. Harga minyak diperkirakan masih rendah dan perbaikan perekonomian China masih belum pasti. 

Oleh sebab itu, pemerintah harus hati-hati betul dalam mendayung, dalam mengarahkan pembangunan kita untuk mengelola ekonomi.

Untuk itu, Bappenas menargetkan tiga proyek infrastruktur tidak dibangun dengan anggaran negara. Proyek-proyek ini bisa mendapatkan pendanaan melalui skema Pembiayaan Infrastruktur Non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PINA).

Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan tiga proyek infrastruktur tersebut adalah pembangkit listrik di Aceh, Bandara Internasional Jawa Barat, serta sebagian dari ruas tol Trans Jawa. Beberapa investor pun sudah menunjukkan minat untuk menggarap proyek-proyek tersebut. 

salah satunya kepastian pembiayaan dari Huaqing Housing Holding Co. Ltd. Investor asal Tiongkok ini berencana merealisasikan modalnya di infrastruktur dalam negeri pada pertengahan bulan ini. Huaqing saat ini berminat untuk masuk membiayai proyek tol Trans Jawa.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta seluruh pihak keluar dari zona nyaman penggunaan uang negara dalam membiayai proyek infrastruktur. Dia ingin proyek infrastruktur bisa dibangun dengan memberdayakan sumber dana di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Jokowi memberikan contoh beberapa negara seperti Malaysia dan Kanada telah berhasil membangun infrastruktur dengan dana non-APBN, seperti dana kelolaan jangka panjang. Dana kelolaan tersebut bisa berupa dana pensiun yang memiliki tingkat pengembalian lama.

"Sekali lagi, keluar dari zona nyaman, harus radikal keluar dari pakem (pembiayaan)," kata Jokowi. Sedangkan proyek yang masuk dalam PINA tahap I adalah sembilan ruas jalan tol yang dikerjakan oleh PT Waskita Toll Road.

Sementara itu, Pemerintah terus mendorong penyerapan pembiayaan infrastruktur di Tanah Air. Partisipasi penyertaan publik dalam pembangunan terus digenjot guna menjadi salah satu alternatif pembiayaan infrastruktur.

Pada 8-10 Novemver 2017, Bappenas bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan menyelenggarakan Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2017. Event infrastruktur tahunan yang kelima ini diharapkan bisa menarik lebih banyak swasta untuk masuk dalam investasi infrastruktur.

Menteri Bappenas, Bambang Brodjonegoro bilang pihaknya ingin mewujudkan ambisi pemerintah untuk mendorong swasta lebih banyak masuk melalui Public Private Partnership (PPP) dan Proyek Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).

Kebanyakan swasta masuk hanya berpikir menjadi kontraktor, kita dorong awareness swasta menjadi investor.

Dalam acara tersebut Bappenas akan menawarkan sejumlah proyek yang bisa dimasuki investor melalui PPP dan PINA. Salah satunya Tol Trans Jawa, Bandar Kertajati dan proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Meulaboh, Aceh.

Harapan semakin banyak domestik yg tertarik dan asing menanamkan modalnya. Tahun 2016, penyelenggaraan IIW telah terbukti menarik antusiasme tinggi.

Ini dibuktikan dengan dihadiri oleh 33 negara dan 1585 stakeholder, 158 perusahaan luar negeri, 33 perwakilan perusahaan dari luar negeri. 

Desa dan kota, dikotomi yang terkadang menimbulkan berbagai asosiasi, misalnya terkait perbedaan kesejahteraan masyarakatnya. Padahal, baik desa maupun kota selayaknya dapat maju bersama, tanpa ada jurang pemisah.

Kian lama, terjadi pergeseran tren terkait perpindahan penduduk Indonesia. Masyarakat kita cenderung semakin metropolitan, semakin senang hijrah ke kota.

Saat ini, penduduk desa cenderung memiliki kesejahteraan lebih rendah dibandingkan penduduk kota. Presentase kemiskinan di desa mencapai 13,96 persen atau hampir dua kali lipat presentase penduduk miskin di kota sebesar 7,7 persen.

Menyadari hal itu, pemerintah berupaya keras untuk menekan kemiskinan di desa agar kualitas kesejahteraannya dapat setara dengan kota. Ketimpangan antara desa dengan kota penting untuk segera kita atasi, karena hal itu menjadi penyebab terus meningkatnya urbanisasi dari tahun ke tahun.
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, ketimpangan yang terjadi saat ini justru terjadi saat pertumbuhan ekonomi sedang tinggi. Pada kurun waktu 2004-2012, terjadi kenaikan harga komoditas (commodity boom) dan menyebabkan ketimpangan melebar. Pada 2015, ketimpangan cenderung turun meskipun lambat.

Meski kualitas hidup masyarakat meningkat, tetapi ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan tersendiri. Per Maret 2017, rasio di Indonesia sebesar 0,393 dan jumlah penduduk miskin masih sebanyak 27,77 juta jiwa atau sekitar 10 persen dari jumlah penduduk.

Pemerintah sedang menyiapkan berbagai jurus untuk menekan ketimpangan di negara kepulauan ini.

Strategi pertama mengurai masalah ketimpangan adalah memperbaiki kondisi kesehatan anak usia lima tahun ke bawah, khususnya terkait stunting (kurang gizi). Hal itu dipandang memperparah kemiskinan sehingga harus diselesaikan segera.

Kedua, mengoptimalkan bantuan sosial agar tepat sasaran. Menurut Bambang, masih banyak warga tidak mampu yang belum tersentuh bantuan karena kurangnya sinkronisasi data. Karena itu, pemerintah tengah menyusun basis data secara mendetail.

Untuk mewujudkan basis data yang akurat, pemerintah daerah mesti mendukung dengan mempermudah pemberian akte kelahiran maupun akte perkawinan. Dengan begitu, diharapkan setiap warga negara memiliki kartu keluarga dan juga nomor induk kependudukan (NIK).

“Kelengkapan administrasi itu diperlukan untuk pendataan. Pemerintah daerah perlu mempermudah pemberian hak setiap anak untuk memiliki akte kelahiran,” ujar Bambang.

Pembangunan yang Merata, Inilah yang Mempersatukan Indonesia!

Jurus lain yang tengah diaplikasikan pemerintah adalah menciptakan banyak lapangan kerja baru. Utamanya, melalui pendidikan vokasi untuk mengatasi persoalan pengangguran.

Ini krusial mengingat masih ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dunia kerja dengan kualitas keterampilan yang dimiliki pekerja. Dengan pendidikan vokasi, diharapkan tercipta link and match dalam mengatasi ketidaksesuaian itu.

Selain meningkatkan keterampilan tenaga kerja, pemerintah juga tengah mendorong masyarakat untuk berwirausaha. Hal itu diyakini mampu membuat dampak signifikan dalam menekan ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat.

Memang mendorong wirausaha baru tak mudah. Berdasarkan data sensus ekonomi Badan Pusat Statistik (BPS) 2016, saat ini jumlah wirausaha di Indonesia baru sebanyak 7,8 juta jiwa atau sebesar 3,1 persen dari total penduduk.  

Rasio ini masih lebih rendah dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia 5 persen, China 10 persen, Singapura 7 persen, Jepang 11 persen, maupun Amerika Serikat 12 persen.

Dalam mengatasi tantangan pelaksanaan strategi-strategi di atas, tentunya dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, selain pemerintah. Dukungan kalangan swasta dan partisipasi masyarakat luas wajib dipenuhi pula untuk menyelesaikan masalah ketimpangan di Indonesia.

Untuk itu, pemerintah mulai menyiapkan berbagai kebijakan penunjang. Sebut misalnya, peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan vokasi.

Dengan begitu, peningkatan keterampilan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Ada keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Harapannya, tak ada lagi tenaga terampil yang menganggur.

Pada 2016, penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 258,7 juta jiwa dan sekitar 85 persen di antaranya adalah pemeluk agama Islam. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia sangat berpotensi untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, terutama dalam mendukung pendanaan prioritas-prioritas pembangunan, seperti proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, dan pertanian. 

Data yang saya baca dari Bappenas, Indonesia kini memiliki 34 bank syariah, 53 perusahaan takaful (asuransi syariah), 6 perusahaan modal ventura, 1 pegadaian syariah, dan lebih dari 500 perusahaan pembiayaan mikro yang melayani lebih dari 200 juta rakyat Indonesia.

Meski demikian, secara keseluruhan perkembangan keuangan syariah di Indonesia belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut tercermin dari pangsa pasar keuangan syariah Indonesia yang masih relatif kecil, yaitu hanya mencapai 5,3 persen terhadap industri perbankan nasional di 2016. Capaian tersebut berada jauh di bawah negara-negara lainnya seperti Arab Saudi yang mencapai 51,1 persen, Malaysia 23,8 persen, dan Uni Emirat Arab 19,6 persen.

Beberapa waktu lalu, Kepala Bappennas Bambang Brodjonegoro mengatakan bakwa sudah waktunya pemerintah Indonesia bersama dengan otoritas keuangan untuk mengembangkan dan menumbuhkan sistem keuangan syariah ke dimensi, pasar, dan playing fields lebih luas.

Ada dua rekomendasi utama dalam kerangka ini, yaitu pengembangan dan ekspansi perbankan, pasar modal, jasa keuangan non bank, dan pendanaan sosial. Dalam kerangka ini terdapat empat objek yang bisa dilakukan yaitu membangun bank investasi syariah, membangun perusahaan retakaful, penempatan dana publik di keuangan syariah, meningkatkan kualitas ekonomi syariah di universitas, dan memperluas penerbitan sukuk.

Selanjutnya adalah pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Komite ini bertujuan untuk membuat masterplan keuangan syariah terlaksana dengan efektif. Komite ini akan diketuai oleh Presiden dan Wakil Presiden sebagai wakilnya.

Komite ini juga melibatkan Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Menghadiri  peluncuran Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) oleh Presiden RI Joko Widodo dan Peresmian Pembukaan Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) di Istana Negara, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Menteri Bambang menyampaikan pembentukan KNKS adalah wujud komitmen pemerintah untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia secara serius dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Keberadaan Komite Nasional Keuangan Syariah tidak bermaksud untuk memimpin atau mengepalai lembaga regulator independen, tetapi lebih untuk membangun kerjasama yang lebih erat dan mendorong sinergi diantara lembaga-lembaga yang ada. Melalui  KNKS, Insya Allah pembangunan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah akan berkembang makin baik sehingga dapat memberikan kemudahan akses dan mobilitas sumber daya keuangan yang diperlukan, perluasan instrumen investasi syariah, penguatan modal, serta perbaikan sistem pendidikan ekonomi dan keuangan syariah.

Dengan slogan “Menyatukan Langkah, Memajukan Negeri”, KNKS sebagai lembaga koordinasi bertujuan mewujudkan keuangan dan ekonomi syariah yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dengan melaksanakan berbagai strategi perbaikan di industri keuangan syariah, menyamakan persepsi dan mewujudkan sinergi  antara para regulator, pemerintah dan industri keuangan syariah. Selain itu,  mendorong peran jasa keuangan syariah dalam kegiatan sektor riil ekonomi syariah sehingga mampu menciptakan sistem keuangan syariah yang selaras dan progresif untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Selain itu Menteri Bambang juga menjelaskan 3 bidang utama yang akan menjadi fokus pengembangan dan dipertimbangkan menjadi strategi nasional pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ke depan di Indonesia, antara lain: (1) Penguatan sektor ekonomi syariah; (2) Peningkatan efisiensi di pasar keuangan syariah; (3) Penguatan fungsi riset, penilaian dan edukasi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Masuknya keuangan dan ekonomi syariah ke dalam arus utama strategi nasional akan membantu pemerintah mencapai tujuan pembangunan dengan enam cara utama. 

Pertama, menarik investasi asing untuk mendanai proyekproyek infrastruktur, pendidikan, dan pertanian yang diperlukan. Investasi dapat berasal dari investor Islam dari negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC) yang kaya akan minyak dan gas, investor konvensional internasional dan ASEAN yang mencari kelas aset baru untuk memperluas portofolio investasi mereka dalam instrumen syariah, dan investor dari negara-negara barat (western countries) yang hanya berinvestasi dalam proyek- proyek investasi yang bertanggung jawab secara etis dan sosial. 

Kedua, menggerakkan tabungan domestik untuk mendanai proyek-proyek nasional dan mendukung iklim investasi yang lebih baik. 

Ketiga, mendiversifikasikan sumber dana untuk pemerintah dan sektor korporasi untuk manajemen risiko yang lebih baik. 

Keempat, memperluas jangkauan dan penetrasi fasilitas keuangan bagi semua segmen masyarakat, termasuk rumah tangga yang kurang mampu. 

Kelima, meningkatkan daya saing industri keuangan dengan mempromosikan persaingan yang sehat antara institusi keuangan konvensional dan syariah dengan berfokus pada inovasi produk, kualitas pelayanan, dan efisiensi melalui skala ekonomi dan tataran bermain yang setara. 

Keenam, menjadikan Indonesia negara dengan ekonomi yang mandiri dan mampu menghadapi tantangan dari integrasi ASEAN mendatang.

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia harus mampu mengembangkan industri keuangan dan ekonomi syariah agar ke depan menjadi kiblat dalam bisnis keuangan syariah di dunia.

Sadar nggak sih kalau pengembangan ekonomi syariah di Indonesia hingga saat ini masih terbatas?. Saya pernah membaca sebuah data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga tahun 2017 ini, total aset perbankan syariah di Indonesia baru mencapai 5,18% terhadap aset industri perbankan nasional secara keseluruhan. 

Dari data OJK tersebut, Indonesia hanya mampu berada di urutan ke-9 dari 10 negara islam dari sisi aset industri jasa keuangan syariah. Padahal, kalau dilihat potensi yang dimiliki Indonesia sangat besar dengan posisinya sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

Dari data tersebut, alangkah baiknya pemerintah mulai serius memanfaatkan potensi tersebut untuk mengembangkan ekonomi syariah Indonesia. Dari pemanfaatan semua itu diharapkan akan mempunyai dampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.  

Baru-baru ini, presiden Joko Widodo atau yang akrab disapa pak Jokowi membentuk sebuah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Tim khusus syariah ini nantinya akan menyusun berbagai strategi yang bisa ditempuh untuk mengembangkan ekonomi syariah nasional.

Dalam sebuah media yang berbeda, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencaanan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pengembangan ekonomi syariah bisa dimulai dengan cara memberdayakan sektor riilnya. 

Menurutnya, Perbankan hanya bisa jalan kalau sektor riilnya jalan. Kalau sektor riilnya jalannya tidak baik, maka sektor perbankannya akan berjalam tertatih-tatih. Kita ingin agar pengembangan sektor ekonomi syariah ini dari pengembangan sektor riilnya. 

Berbagai sektor riil bisa dikembangkan untuk memberdayakan ekonomi syariah. Seperti halnya industri barang-barang halal, komoditi halal, hingga halal tourism dinilainya perlu terus didorong untuk pengembangan ekonomi syariah ke depan.

Industri barang-barang halal, agricultur, komoditi halal, tapi juga jasa termasuk halal tourism. Ini yang akan kita kembangkan di ekonomi syariah, halal lifestyle. 

Menurutnya, hingga saat ini Indonesia masih banyak membutuhkan keberadaan wirausaha. Begitu juga untuk pemberdayaan ekonomi syariah, maka keterlibatan wirausaha-wirausaha muslim tentu sangat dibutuhkan. 

Untuk pengembangan ekonomi syariah kita dorong partisipasi kaum muslim dalam wirausaha. Kita harapkan dengan wirausaha yang berkembang di wirausaha muslim tadi akan menumbuhkan bisnis dan kegiatan ekonomi syariah yang akan membuka dukungan sektor keuangan syariah.

Sementara itu,  Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan dalam sebuah media bahwa untuk mengembangkan ekonomi berbasis syariah, diperlukan pemberdayaan kepada produk-produk bisnis-bisnis syariah. Bisa itu melalu pesantren maupun saudagar muslim.

Bagaimana produk ekonominya dikembangkan, apakah berbasis pesantren, saudagar muslim, atau sebagainya, termasuk halal tourism, halal food, halal fashion, harus dikembangkan dan menjadi gerakan massal secara nasional. Kue ekonomi kita perbesar, kalau tidak, sulit kita mengembangkan ekonomi syariah.

Oleh karena itu , pengembangan wirausaha syariah perlu digenjot lagi. Karena Indonesia merupakan salah satu pasar nomor satu untuk produk syariah.

Pada 2015, besarnya volume bisnis halal di global mencapai USD3,84 triliun. Pada 2021, diperkirakan akan naik dua kali lipat atau mencapai USD6,38 triliun.

Masalahnya, Indonesia adalah yang paling tinggi untuk menggunakannya, belum jadi player-nya. Halal food kita rangking satu sebanyak USD1,17 triliun tapi playernya belum ada. Halal travel and halal fashion, kita nomor lima tapi belum jadi player.

Ekonomi syariah disebut mampu menjadi jawaban atas permasalahan kesenjangan ekonomi yang saat ini masih dihadapi Indonesia. Sayangnya, peran ekonomi syariah dinilai masih belum optimal kendati mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. 

Jadi, menurutmu bagaimana gaes? Apakah ekonomi syariah Indonesia dapat digenjot secara maksimal untuk mengatasi kesenjangan ekonomi yang ada di Indonesia?