Rencana pengelolaan dana haji untuk proyek infrastruktur di Tanah Air mulai menemukan titik cerah pada pengunjung akhir tahun ini. Badan pengelola keuangan Haji, lembaga pengelola dana biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang mencapai Rp. 95,5 triliun dan dana abadi umat (DAU) senilai Rp. 3 triliun tengah menyusun profil investasi dan resiko sebagai peta jalan investasi dana haji dalam proyek infrastruktur, yang mulai bisa dieksekusi pada tahun depan.

Hal tersebut dilakukan sembari menunggu terbitnya sejumlah regulasi seperti peraturan presiden dan peraturan pemerintah yang menjadi payung hukum tata kelola lembaga tersebut. Sekaligus menunggu pengalihan dana kelola haji dari kementerian Agama kepada BPKH yang baru dapat dilakukan setelah kedua beleid tersebut terbit.

Berikan kami top 5 list proyek infrastruktur yang 100% operasional. Kami punya uang, tetapi tidak bisa digunakan kalau tidak sesuai dengan mandat BPKH. Hal itu disampaikan kepada para pemegang proyek infrastruktur yang hadir dalam kesepakatan tersebut, antara lain CEO Pembiayaan Investasi non Anggaran pemerintah (PINA) Ekoputro Adijayanto, dan Direktur Keuangan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Donny Arsal.

Anggito menyampaikan bahwa investasi dana haji dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, keamanan, dan berdasarkan nilai manfaat dan azas syariah. Meskipun pengelolaannya jangka panjang. Pihaknya mengaku setiap tahunnya harus menghasilkan keuntungan tetap atau fixed income.

Saat ini, sekitar Rp. 65 triliun dana BPIH tersimpan dalam bentuk deposito, sedangkan Rp. 30,5 triliun sisannya diinvestasikan dalam surat berharga syariah negara (SBSN). Anggito menyebutkan tengah menggodok sejumlah opsi investasi baru. Mulai dari perencanaan pembangunan sarana dan prasarana seperti hotel di Arab Saudi dengan menggandeng kontraktor nasional, investasi melalui instrumen syariah, hingga investasi langsung melalui ekuitas badan usaha infrastruktur.

Menanggapi hal tersebut, Donny Arsal menilai arah investasi konvensional yang bersifat fixed income tahunan kurang cocok untuk proyek infrastruktur yang pasalnya, proyek seperti jalan tol masih memiliki beban pengembalian pinjaman perbankan pada awal masa operasi.

Yang perlu di dobrak adalah arahan investasi yang menyesuaikan dengan kebutuhan investasi. Harus menentukan, game-nya fixed income atau equity. Pihaknya mengaku tengah mendorong pengelola dana jangka panjang seperti BPKH, BPJS Ketenagakerjaan, dan Taspen untuk mengubah arahan investasi mereka dari bersifat tahunan menjadi tahun jamak.

Pasalnya bila pengelola dana jangka panjang tak dapat mengubah arah investasinya, peluang tersebut akan diisi oleh investor lain asing. Instrumen investasi seperti deposito dan sukuk memang menjanjikan imbal hasil yang tetap dan pasti setiap tahunnya.

Sementara itu, CEO PINA Ekosaputro Adijayanto memetakan sejumlah proyek infrastruktur yang sesuai dengan karakteristik investasi dana haji, seperti pembangkit listrik yang telah memiliki kontrak jual beli, bandar udara operasional dengan skema limited consession scheme, dan jalan tol melalui sekuritisasi. 

Dia menambahkan, kombinasi proyek infrastruktur yang ditawarkan akan menyesuaikan dengan peta jalan yang tengah dirancang oleh BPKH. Indonesia dapat belajar pada Lembaga Tabung Haji Malaysia (LTHM) yang telah berdiri sejak 1963, yang menjadi acuan internasional untuk praktik terbaik pengelolaan dana haji di dunia.

Berdasarkan laporan tahunan LTHM 2016, alokasi asetnya tersebar 46% di pasar modal, 23% fixed income, 20% instrumen keuangan lainnya, dan 11% properti. Dengan profil investasi yang cukup agresif, total aset LTHM per 2016 berkisar Rp. 210 triliun, dengan rata-rata keuntungan bersih mencapai Rp. 9 Triliun dalam 5 tahun terakhir, dan pertumbuhan aset rata-rata 11% per tahun.

Dengan demikian, besaran keringanan yang diberikan dari LTHM yang wajib dibayarkan jamaah haji sebesar 47%. Pertanyaannya, mampukan BPKH menduplikasi kesuksesan yang diraih LTHM? Tentu masih membutuhkan perjalanan yang cukup panjang untuk membuktikannya.

Namun paling tidak, langkah pertama telah diambil. Langkah awal yang menjadi ancang-ancang BPKH untuk siap berlari mengejar ketertinggalan, mulai tahun depan. Jadi, bagaimana menurutmu?