Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan pembangunan infrastruktur dan ekonomi kembali menjadi prioritas pembangunan pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017 dengan perkiraan anggaran non operasional sekitar Rp700 triliun. 

Prioritas pembangunan infrastruktur dan ekonomi bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, menekan angka kemiskinan, dan menurunkan kesenjangan antar wilayah. 

Guna mengurangi kesenjangan antar wilayah, pembangunan infrastruktur tahun depan juga akan diprioritaskan di luar Pulau Jawa. Selain itu, tahun depan pemerintah juga kembali melaksanakan berbagai program sosial dalam rangka mengurangi kemiskinan.

Mungkin, anggaran pembangunan atau anggaran non operasional itu sekitar Rp700-an triliun. Kondisi perekonomian tahun 2017 tidak akan jauh berbeda dengan tahun ini. Harga minyak diperkirakan masih rendah dan perbaikan perekonomian China masih belum pasti. 

Oleh sebab itu, pemerintah harus hati-hati betul dalam mendayung, dalam mengarahkan pembangunan kita untuk mengelola ekonomi.

Untuk itu, Bappenas menargetkan tiga proyek infrastruktur tidak dibangun dengan anggaran negara. Proyek-proyek ini bisa mendapatkan pendanaan melalui skema Pembiayaan Infrastruktur Non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PINA).

Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan tiga proyek infrastruktur tersebut adalah pembangkit listrik di Aceh, Bandara Internasional Jawa Barat, serta sebagian dari ruas tol Trans Jawa. Beberapa investor pun sudah menunjukkan minat untuk menggarap proyek-proyek tersebut. 

salah satunya kepastian pembiayaan dari Huaqing Housing Holding Co. Ltd. Investor asal Tiongkok ini berencana merealisasikan modalnya di infrastruktur dalam negeri pada pertengahan bulan ini. Huaqing saat ini berminat untuk masuk membiayai proyek tol Trans Jawa.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta seluruh pihak keluar dari zona nyaman penggunaan uang negara dalam membiayai proyek infrastruktur. Dia ingin proyek infrastruktur bisa dibangun dengan memberdayakan sumber dana di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Jokowi memberikan contoh beberapa negara seperti Malaysia dan Kanada telah berhasil membangun infrastruktur dengan dana non-APBN, seperti dana kelolaan jangka panjang. Dana kelolaan tersebut bisa berupa dana pensiun yang memiliki tingkat pengembalian lama.

"Sekali lagi, keluar dari zona nyaman, harus radikal keluar dari pakem (pembiayaan)," kata Jokowi. Sedangkan proyek yang masuk dalam PINA tahap I adalah sembilan ruas jalan tol yang dikerjakan oleh PT Waskita Toll Road.

Sementara itu, Pemerintah terus mendorong penyerapan pembiayaan infrastruktur di Tanah Air. Partisipasi penyertaan publik dalam pembangunan terus digenjot guna menjadi salah satu alternatif pembiayaan infrastruktur.

Pada 8-10 Novemver 2017, Bappenas bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan menyelenggarakan Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2017. Event infrastruktur tahunan yang kelima ini diharapkan bisa menarik lebih banyak swasta untuk masuk dalam investasi infrastruktur.

Menteri Bappenas, Bambang Brodjonegoro bilang pihaknya ingin mewujudkan ambisi pemerintah untuk mendorong swasta lebih banyak masuk melalui Public Private Partnership (PPP) dan Proyek Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).

Kebanyakan swasta masuk hanya berpikir menjadi kontraktor, kita dorong awareness swasta menjadi investor.

Dalam acara tersebut Bappenas akan menawarkan sejumlah proyek yang bisa dimasuki investor melalui PPP dan PINA. Salah satunya Tol Trans Jawa, Bandar Kertajati dan proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Meulaboh, Aceh.

Harapan semakin banyak domestik yg tertarik dan asing menanamkan modalnya. Tahun 2016, penyelenggaraan IIW telah terbukti menarik antusiasme tinggi.

Ini dibuktikan dengan dihadiri oleh 33 negara dan 1585 stakeholder, 158 perusahaan luar negeri, 33 perwakilan perusahaan dari luar negeri.