Desa dan kota, dikotomi yang terkadang menimbulkan berbagai asosiasi, misalnya terkait perbedaan kesejahteraan masyarakatnya. Padahal, baik desa maupun kota selayaknya dapat maju bersama, tanpa ada jurang pemisah.

Kian lama, terjadi pergeseran tren terkait perpindahan penduduk Indonesia. Masyarakat kita cenderung semakin metropolitan, semakin senang hijrah ke kota.

Saat ini, penduduk desa cenderung memiliki kesejahteraan lebih rendah dibandingkan penduduk kota. Presentase kemiskinan di desa mencapai 13,96 persen atau hampir dua kali lipat presentase penduduk miskin di kota sebesar 7,7 persen.

Menyadari hal itu, pemerintah berupaya keras untuk menekan kemiskinan di desa agar kualitas kesejahteraannya dapat setara dengan kota. Ketimpangan antara desa dengan kota penting untuk segera kita atasi, karena hal itu menjadi penyebab terus meningkatnya urbanisasi dari tahun ke tahun.
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, ketimpangan yang terjadi saat ini justru terjadi saat pertumbuhan ekonomi sedang tinggi. Pada kurun waktu 2004-2012, terjadi kenaikan harga komoditas (commodity boom) dan menyebabkan ketimpangan melebar. Pada 2015, ketimpangan cenderung turun meskipun lambat.

Meski kualitas hidup masyarakat meningkat, tetapi ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan tersendiri. Per Maret 2017, rasio di Indonesia sebesar 0,393 dan jumlah penduduk miskin masih sebanyak 27,77 juta jiwa atau sekitar 10 persen dari jumlah penduduk.

Pemerintah sedang menyiapkan berbagai jurus untuk menekan ketimpangan di negara kepulauan ini.

Strategi pertama mengurai masalah ketimpangan adalah memperbaiki kondisi kesehatan anak usia lima tahun ke bawah, khususnya terkait stunting (kurang gizi). Hal itu dipandang memperparah kemiskinan sehingga harus diselesaikan segera.

Kedua, mengoptimalkan bantuan sosial agar tepat sasaran. Menurut Bambang, masih banyak warga tidak mampu yang belum tersentuh bantuan karena kurangnya sinkronisasi data. Karena itu, pemerintah tengah menyusun basis data secara mendetail.

Untuk mewujudkan basis data yang akurat, pemerintah daerah mesti mendukung dengan mempermudah pemberian akte kelahiran maupun akte perkawinan. Dengan begitu, diharapkan setiap warga negara memiliki kartu keluarga dan juga nomor induk kependudukan (NIK).

“Kelengkapan administrasi itu diperlukan untuk pendataan. Pemerintah daerah perlu mempermudah pemberian hak setiap anak untuk memiliki akte kelahiran,” ujar Bambang.

Pembangunan yang Merata, Inilah yang Mempersatukan Indonesia!

Jurus lain yang tengah diaplikasikan pemerintah adalah menciptakan banyak lapangan kerja baru. Utamanya, melalui pendidikan vokasi untuk mengatasi persoalan pengangguran.

Ini krusial mengingat masih ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dunia kerja dengan kualitas keterampilan yang dimiliki pekerja. Dengan pendidikan vokasi, diharapkan tercipta link and match dalam mengatasi ketidaksesuaian itu.

Selain meningkatkan keterampilan tenaga kerja, pemerintah juga tengah mendorong masyarakat untuk berwirausaha. Hal itu diyakini mampu membuat dampak signifikan dalam menekan ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat.

Memang mendorong wirausaha baru tak mudah. Berdasarkan data sensus ekonomi Badan Pusat Statistik (BPS) 2016, saat ini jumlah wirausaha di Indonesia baru sebanyak 7,8 juta jiwa atau sebesar 3,1 persen dari total penduduk.  

Rasio ini masih lebih rendah dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia 5 persen, China 10 persen, Singapura 7 persen, Jepang 11 persen, maupun Amerika Serikat 12 persen.

Dalam mengatasi tantangan pelaksanaan strategi-strategi di atas, tentunya dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, selain pemerintah. Dukungan kalangan swasta dan partisipasi masyarakat luas wajib dipenuhi pula untuk menyelesaikan masalah ketimpangan di Indonesia.

Untuk itu, pemerintah mulai menyiapkan berbagai kebijakan penunjang. Sebut misalnya, peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan vokasi.

Dengan begitu, peningkatan keterampilan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Ada keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Harapannya, tak ada lagi tenaga terampil yang menganggur.